JAKARTA - Memasuki tahun sidang 2026, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) kembali menggelar Rapat Paripurna Ke-11 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025-2026.
Rapat tersebut berlangsung di kompleks parlemen, Jakarta, pada Selasa, 13 Januari 2026.
Rapat ini menandai kembalinya para wakil rakyat usai masa reses yang berlangsung sejak awal Desember 2025, sekaligus membuka jalannya agenda legislatif baru dengan semangat dan komitmen yang terjaga.
Hadir sebanyak 294 dari total 579 anggota DPR RI, rapat ini resmi dibuka oleh Ketua DPR RI Puan Maharani setelah kuorum tercapai dan seluruh fraksi terwakili. Dalam pidatonya, Puan menyampaikan berbagai arahan dan pembukaan masa persidangan yang menjadi dasar kerja legislatif hingga beberapa bulan ke depan.
Rapat paripurna kali ini memuat agenda utama, yakni pidato Ketua DPR RI yang mengawali Pembukaan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025-2026.
Selain itu, rapat juga menjadi momentum pelantikan anggota pengganti antarwaktu (PAW) untuk menggantikan Mukhtarudin yang kini menjabat sebagai Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).
Keputusan ini mengisi posisi yang kosong dan memastikan kelancaran fungsi legislatif dalam masa sidang yang sedang berjalan.
Pentingnya Kehadiran Anggota DPR untuk Menjaga Kelangsungan Legislasi
Kehadiran lebih dari separuh anggota DPR pada rapat pembukaan masa persidangan menegaskan pentingnya fungsi kehadiran dalam menjaga legitimasi dan efektivitas proses legislatif.
Sebagai representasi suara rakyat, anggota DPR diharapkan tidak hanya hadir secara fisik, tetapi juga aktif dalam menyusun dan mengawasi produk hukum yang berdampak bagi masyarakat luas.
Puan Maharani secara khusus menyebutkan bahwa seluruh fraksi politik di DPR telah diwakili dalam rapat paripurna tersebut. Hal ini menandakan komitmen bersama dalam menjalin kerja sama antar-fraksi untuk mencapai tujuan bersama dalam memperkuat kualitas legislasi.
Penggantian Antarwaktu Menjadi Momentum Penguatan Fungsi DPR
Dalam rapat paripurna ini juga dilakukan pelantikan anggota DPR baru yang menggantikan posisi Mukhtarudin. PAW ini penting untuk menjaga kesinambungan kerja DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan, legislasi, dan anggaran.
Pergantian ini bukan sekadar formalitas, melainkan refleksi dinamika politik dan administrasi yang dinamis sesuai kebutuhan pemerintahan dan parlemen.
Posisi Mukhtarudin yang kini menjadi Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia menandai adanya sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam menjalankan tugas negara, khususnya dalam perlindungan warga negara yang bekerja di luar negeri.
Agenda Legislasi Lain yang Menjadi Fokus DPR
Selain rapat paripurna, DPR juga menggelar berbagai agenda penting di hari yang sama. Badan Legislasi DPR (Baleg) melaksanakan rapat untuk penyusunan dan pengesahan jadwal acara rapat Baleg masa sidang III.
Hal ini menjadi dasar pengaturan prioritas pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang akan dibahas sepanjang masa sidang ini.
Komisi III DPR juga mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Dekan dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jenderal Achmad Yani.
Agenda ini membahas penjelasan fungsi DPR dan proses legislasi, sebagai bagian dari upaya transparansi dan edukasi kepada publik mengenai peran parlemen dalam sistem demokrasi.
Tantangan dan Harapan Legislasi Tahun 2026
Tahun sidang 2026 diperkirakan akan menjadi tahun yang penuh tantangan sekaligus peluang bagi DPR RI. Dengan berbagai isu nasional yang kompleks, termasuk pembangunan ekonomi, perlindungan sosial, dan penegakan hukum, DPR dituntut dapat menjalankan peran legislasi secara efektif dan responsif.
Kehadiran kuorum yang cukup dalam rapat pembukaan menunjukkan kesiapan anggota DPR untuk mengemban amanah rakyat.
Sinergi antar-fraksi dan antara lembaga legislatif dengan eksekutif diharapkan menjadi kunci dalam mendorong terciptanya kebijakan dan regulasi yang berkualitas serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat luas.
