JAKARTA - Komisi XII DPR RI mendorong kolaborasi antara PLN dan Pertamina untuk memperluas jangkauan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU).
Upaya ini dinilai penting untuk meningkatkan minat masyarakat beralih ke kendaraan listrik. Ketiadaan fasilitas pengisian di wilayah kabupaten menjadi kendala utama adopsi mobil listrik di luar kota besar.
Anggota Komisi XII, Syarif Fasha, menekankan agar setiap SPBU di Indonesia dilengkapi dengan SPKLU dan Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU).
Dengan distribusi yang merata, masyarakat di desa-desa akan memiliki akses yang sama terhadap teknologi kendaraan listrik. Hal ini diharapkan mendorong peningkatan pembelian mobil listrik di berbagai wilayah.
Fasha menilai saat ini infrastruktur pengisian daya masih terpusat di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Sementara masyarakat di kabupaten dan kota kecil tetap memilih kendaraan konvensional. Ketidakmerataan ini dianggap sebagai penghambat percepatan transisi energi bersih di sektor transportasi.
Koordinasi PLN dan Pertamina dalam Infrastruktur
Politisi Partai NasDem ini meminta kedua BUMN duduk bersama untuk memanfaatkan jaringan SPBU yang telah ada. Ia menekankan perlunya integrasi sistem agar SPKLU dan SPBKLU dapat terpasang hingga tingkat kabupaten.
"Ini perlu duduk satu meja antara PLN dan Pertamina Patra Niaga, bagaimana PLN itu bisa masuk ke SPBU-SPBU Pertamina yang ada di kabupaten/kota untuk membangun SPBKLU atau SPKLU," ujarnya.
Langkah koordinasi ini dianggap strategis untuk menekan biaya pembangunan fasilitas baru. Memanfaatkan infrastruktur yang sudah ada akan mempercepat proses penyediaan layanan pengisian daya. Selain itu, kerja sama ini dapat menjadi model sinergi BUMN dalam mendukung kendaraan listrik nasional.
Keberadaan SPKLU dan SPBKLU di SPBU memungkinkan masyarakat menyesuaikan mobilitas sehari-hari tanpa harus mengkhawatirkan jarak tempuh. Dengan distribusi merata, hambatan psikologis masyarakat terhadap kendaraan listrik juga dapat dikurangi. Fasilitas yang mudah diakses diyakini akan meningkatkan adopsi EV secara signifikan.
Pentingnya Fasilitas Pengisian Cepat
Fasha menyoroti kebutuhan fasilitas super fast charging di ruang publik. Home charging yang memakan waktu 12–20 jam dinilai tidak memadai untuk mobilitas harian.
"Produk mobil listrik memberikan alat charger, ngecasnya sampai 12 jam, 20 jam. Kalau kita ngecas di tempat umum 12 jam ya kelamaan, mobil kita dimaling orang nanti," gurau Fasha.
Pengisian daya cepat dianggap krusial agar pengguna tidak kehilangan waktu produktifnya. Hal ini juga menjaga keamanan kendaraan saat berada di fasilitas publik. Dengan kecepatan pengisian yang memadai, masyarakat lebih nyaman dan yakin untuk beralih ke kendaraan listrik.
Selain itu, fasilitas pengisian cepat dapat mendorong industri pendukung seperti produksi baterai dan teknologi pengisian. Infrastruktur yang memadai akan menjadi pendorong pertumbuhan ekosistem kendaraan listrik. Oleh karena itu, percepatan pembangunan SPKLU dan SPBKLU menjadi prioritas nasional.
Dukungan terhadap Industri Baterai Nasional
Langkah ini bukan hanya untuk kenyamanan pengguna, tetapi juga bentuk dukungan pemerintah terhadap industri baterai. Fasha menegaskan bahwa pemakai terbesar baterai di masa depan adalah kendaraan listrik. "Nah, ini adalah bentuk bantuan pemerintah kepada industri baterai ini nanti, kalau tidak ya tidak ada gunanya juga karena pemakai terbesar baterai nanti adalah kendaraan-kendaraan EV," ujarnya.
Dengan permintaan baterai yang meningkat, industri dalam negeri dapat berkembang lebih cepat. Hal ini membuka peluang investasi dan inovasi teknologi baterai. Dampak positifnya akan terasa di seluruh rantai nilai, mulai produksi baterai hingga pemanfaatan kendaraan listrik.
Penguatan industri baterai nasional juga menjadi langkah strategis untuk kemandirian energi. Dengan dukungan infrastruktur dan regulasi, Indonesia dapat menekan impor komponen dan memperkuat pasar domestik. Sinergi antara pengguna dan produsen diharapkan menciptakan ekosistem kendaraan listrik yang berkelanjutan.
Strategi Implementasi Infrastruktur di Tingkat Daerah
Fasha mendorong agar implementasi SPKLU dan SPBKLU dilakukan secara bertahap namun merata di seluruh daerah. Hal ini menuntut perencanaan matang dan pemetaan wilayah prioritas. Kolaborasi antara pemerintah pusat, BUMN, dan pemerintah daerah menjadi kunci keberhasilan strategi ini.
Selain itu, pendekatan berbasis SPBU memudahkan masyarakat mengenal kendaraan listrik tanpa harus menunggu fasilitas baru dibangun. Integrasi layanan ini juga memungkinkan pengawasan dan pemeliharaan lebih mudah. Dengan model ini, ekosistem kendaraan listrik dapat berkembang secara konsisten di seluruh Indonesia.
Sinergi antara PLN, Pertamina, dan pemerintah daerah diyakini mempercepat adopsi mobil listrik nasional. Infrastruktur yang lengkap akan mendorong masyarakat beralih dari bahan bakar fosil ke energi bersih. Strategi ini sekaligus mendukung target Indonesia dalam transisi energi dan pengurangan emisi karbon.
